Pemilu dan Intervensi Militer

{ By. Husnul Isa Harahap }

Proses pemilu di Indonesia sudah berjalan sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 59 tahun yakni sejak pemilu 1955 sampai dengan 2004. Dalam masa itu babakan sejarah sering dibagi kedalam tiga periode masa kepemimpinan politik; (1) Orde Lama; (2) Orde Baru; dan, (3) Orde Reformasi. Dengan pengalaman sedemikian rupa, sudah sepatutnya Indonesia layak menemukan format pemilu yang demokratis. Namun harapan ini masih memerlukan waktu mengingat kuatnya kecenderungan kalau pemilu di Indonesia masih belum terlepas dari intervensi militer.

Intervensi militer dalam pemilu dimulai sejak tahun 1955 (Masa Orde lama) yakni pada pemilu pertama di Indonesia. Padahal menurut beberapa pengamat politik Indonesia pemilu pada tahun 1955 dinilai sebagai pemilu paling bermutu. Pada waktu itu terdapat hak memilih dan hak dipilih bagi militer. Hanya saja militer tidak mendapat jatah kursi di Parlemen. Oleh karena itu, beberapa petinggi militer secara terang-terangan mendirikan partai politik yakni: Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Ketika pemerintah menetapkan aturan main militer dalam pemilu, pihak militer keberatan. Militer bahkan mengecam keras keputusan politik yang menetapkan aturan yang melarang anggota angkatan perang untuk mengenakan pakaian seragam dan mengatasnamakan tentara pada saat berkampanye. Kecaman yang sama juga ditujukan pada aturan yang menuntut diberhentikannya para perwira senior pada saat menerima baik tawaran untuk dicalonkan sebagai anggota parlemen dan Konstituante. Militer menyatakan dengan tegas bahwa perwira harus mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Intervensi militer terhadap pemilu 1955 tampak semakin jelas ketika dukungan penuh terhadap IPKI datang dari Divisi Siliwangi secara terang-terangan. Divisi Siliwangi Jawa Barat memberi dukungan berupa angkutan dan bahkan uang bagi orang-orang yang berkampanye untuk Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Selain itu sejumlah perwira terkemuka dari Divisi Sriwijaya di Sumatera Selatan berkampanye untuk IPKI, demikian juga sorang panglima di Kalimantan.

Tradisi intervensi militer terhadap pemilu kemudian berlanjut dalam pemilu 1971 sampai dengan 1997 (masa Orde Baru). Padahal militer tidak memiliki hak memilih serta hak dipilih dalam pemilu dan dalam parlemen militer mendapat “jatah kursi sebanyak 75 buah”. Bahkan jatah kursi militer kemudian ditambah menjadi 100 buah. Pada masa ini militer adalah penentu kemenangan partai penguasa yang ditandai dengan berbagai praktek intimidasi dan kegiatan sabotase lainnya diberbagai daerah di Indonesia seperti yang terekam dari hasil wawancara Tim Peneliti PPW LIPI dengan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan solo Juli 1998: “pada saat itu setiap penduduk yang tidak memilih Golkar atau dicurigai tidak akan mencoblos Golkar dengan mudah dicap sebagai PKI. Kalau sudah demikian, aparat keamanan bebas melakukan apa saja, dari penyiksaan sampai penghilangan nyawa manusia. Korban kekerasan pemilu pada waktu itu tidak terhitung jumlahnya”. Maka tidak heran kalau ada ilmuan politik yang mengatakan masa ini (masa orde baru) adalah puncak intervensi militer terhadap politik termasuk terhadap pemilu.

Demikian juga pasca jatuhnya kekuasaan Presiden Suharto (Mei 1998/masa Orde Reformasi), pada tahun 1999 dimana untuk sekian kalinya pemilu dilaksanakan di Indonesia. Pemilu kali ini masih tetap ditandai dengan munculnya intervensi militer. Terutama pada wilayah konflik seperti di Aceh, dan Papua. Demikian juga pada pemilu 2004 yang ditandai dengan kasus besar pengerahan fasilitas militer serta mobilisasi pemilih di pondok pesantren Al-Zaytun pada waktu pemungutan suara.

Meskipun jumlah kasus intervensi yang dilakukan militer adakalanya tidak begitu dominan tetapi berbagai kasus yang ada dapat dijadikan indikasi bahwa militer cenderung melakukan intervensi terhadap pemilu. Tentang pemilu 1955, ada dugaan kuat bahwa intervensi militer tidak akan terjadi seandainya militer tidak diberi hak memilih dan dipilih. Namun dugaan ini menjadi tidak relevan manakala kita melihat kasus pemilu Orde Baru. Militer tetap malakukan intervensi pada saat tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Padahal diparlemen saluran politik militer sudah ada yakni dalam fraksi ABRI yang jumlahnya mencapai 100 orang.

Ketika jumlah fraksi militer di Parlemen dikurangi, masalah intervensi militer pada pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 2004 tetap menjadi kabar buruk persoalan demokrasi di Indonesia. Pada masa ini hak memilih dan hak dipilih masih tetap tidak diakui. Tetapi jika dibandingkan dengan intervensi militer pada pemilu-pemilu Orde Baru kadarnya sudah semakin berkurang. Dan belum merupakan prestasi karena pada masa Orde Baru militer adalah penguasa politik.

Dari gambaran sejarah intervensi militer dalam pemilu di Indonesia kita dapat menyimpulkan bahwa; (1) diberikannya hak pilih bagi militer dalam pemilu di Indonesia hampir-hampir tidak berimplikasi pada hilangnya intervensi militer dalam pemilu, dan sebaliknya; (2) tanpa hak pilih bagi militer dalam pemilu di Indonesia, kecenderungan intervensi militer terhadap pemilu juga terlihat tetap ada. Dari dua kesimpulan ini sebuah hipotesis dapat kita ungkapkan yakni; ada atau tidaknya hak pilih militer dalam pemilu di Indonesia, intervensi militer terhadap pemilu nampaknya tidak bisa dihindari.

Penutup: Ada baiknya jika perdebatan tentang apakah hak pilih militer diberi atau tidak segera diakhiri dengan sebuah keputusan politik. Ini disebabkan karena; (1)skenario apapun yang ditentukan nanti sepertinya tidak akan berimplikasi positif bagi hilangnya intervensi militer dalam pemilu jika tanpa ditopang beberapa aturan khusus yang ketat; (2)sebagai konsekuensi perlunya aturan pemilu yang ketat, maka diperlukan waktu dan keadaan yang tidak tergesa-gesa dalam mempersiapan instrumen yang kokoh guna mencegah intervensi militer dalam pemilu.

Untuk itu apakah upaya yang dilakukan dalam mencegah intervensi militer dalam pemilu itu akan diarahkan pada proses pengawasan maupun proses legislasi atau kedua-duanya perlu dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Apakah praktek kecurangan pemilu melibatkan militer? Apa saja bentuk praktek kecurangan pemilu itu? Praktek kecurangan yang bagaimana yang memungkinkan keterlibatan militer? Bagaimana kemungkinan proses pelaksanaan kecurangan itu terjadi? Apa alasan yang paling tepat sehingga militer sampai terlibat dalam praktek kecurangan pemilu itu? Kapan kecurangan itu dilaksanakan?

Secara umum upaya lain yang dapat dilakukan meliputi prosedur pemetaan masalah dan identifikasi masalah; (1) menentukan mana daerah-daerah rawan intervensi militer pada pemilu; (2) menyiapkan prosedur penangkal intervensi militer seperti mekanisme pengaduan masyarakat kilat untuk daerah rawan intervensi; (3) menyiapkan sangsi hukum yang setimpal terhadap oknum militer yang melakukan intervensi terhadap pemilu; (4) Mengadakan konsensus nasional partai politik untuk berkomitmen berpolitik tanpa melibatkan kekuatan militer.

Yang tidak kalah penting ada upaya “penanaman” logika kesadaran politik demokrasi meliputi; (1) Penyadaran dikalangan elit sipil dan militer tentang berpolitik dengan “akal sehat”, kalau mau melibatkan militer sama artinya dengan merusak profesionalisme militer sekaligus merusak profesionalime para politisi sipil. Para politisi sipil akan terus dianggap “anak bawang” oleh militer dan sebaliknya militer dianggap “kacung” oleh sipil; (2) Penyadaran dikalangan prajurit bahwa proses pemilu yang jujur dan adil akan menghasilkan pemimpin yang kapabel, memiliki kualitas dan serta berwibwa. Pemimpin yang seperti ini nantinya akan membawa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Dan secara otomatis kehidupan prajurit juga akan makmur; (3) Penyadaran dikalangan masyarakat bahwa “pengawasan” terhadap militer harus dilakukan secara bersama-sama. Meningkatnya kontrol terhadap militer yang melibatkan pemerintah, pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, serta masyarakat akan berdampak pada militer yang profesional dan cenderung menghindari intervensi terhadap pemilu karena menjaga citranya.

Kesemua usaha ini akan efektif jika didukung dan dijalankan secara konsisten. Selain itu harus disosialisasikan secara terbuka sehingga tidak luput dari sorotan publik. Jika masih terjadi intervensi terhadap pemilu, kasus tersebut harus diangkat menjadi isu nasional serta harus diumumkan sebagai pelanggaran luar biasa. Konsensus politik oleh partai-partai politik juga harus disertai dengan kesepakatan sangsi yang tegas jika ada partai politik yang melanggarnya.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UI.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: