Dilema RUU Rahasia Negara Yang Tertunda

{Oleh: Husnul Isa Harahap}

Pengesahan RUU Rahasia Negara telah ditunda oleh pemerintah (Presiden Mau RUU Diperbaiki, Harian Umum Kompas, 15 September 2009, hal 1). Hal ini disebabkan karena besarnya penolakan masyarakat sipil terhadap isi dari RUU tersebut. Kebanyakan elemen masyarakat sipil mengangap RUU Rahasia Negara sebagai contoh rancangan kebijakan yang mengancam demokrasi.

RUU Rahasia Negara sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan level penggunaan kekuatan instrumen pertahanan dan keamanan nasional. Namun cara yang ditawarkan oleh RUU Rahasia Negara ternyata bertabrakan dengan prinsip dan formasi kekuasaan politik yang terbatas. Jika dilihat dari prinsip dan formasi ini, isu HAM dalam RUU Rahasia Negara mendapat sorotan tajam karena filosofis RUU Rahasia Negara berangkat dari nilai dasar bahwa pertahanan keamanan tidak harus saling topang dengan eksistensi HAM. Padahal sejatinya HAM tidak boleh diabaikan dari dimensi keamanan pertahanan.

Pandangan John Locke mewakili pandangan yang menjelaskan logika mengapa negara harus menghormati hak-hak rakyat. Saat John Locke (Two Treatises of Civil Government, 1924) menolak pandangan kekuasaan absolut (Hobbes, Robert Filmer) sama artinya mengingatkan kalau hak negara dibatasi oleh apa yang disebut sebagai “kedaulatan rakyat”.

Alasannya karena kodrat manusia dan negara terikat dengan kontrak. Kontrak itu mempertegas kenyataan alamiah bahwa dominasi negara masyarakat tidak selamanya dapat diterima. Dalam perspektif inilah dapat dipahami kebijakan dibuat untuk mengatur rakyat, dan bukan untuk memaksanya.

Lebih jauh lagi materi RUU Rahasia Negara berpotensi menjerumuskan negara dalam jebakan kekuasaan absolut. Mengubah pola dan eksistensi negara menjadi lawan dari eksistensi rakyat. Ia membuat kapasitas negara menjadi lebih kuat (strong state).

Sebaliknya masyarakat menjadi lemah (weak society). Implikasinya hubungan antara negara dan masyarakat tidak seimbang. Idealnya baik strong state dan strong society berada dalam satu paket sistem politik demokrasi. Bukannya saling menegasikan. Sehingga kontrol masyarakat terhadap negara tidak berbuah keniscayaaan. Sebaliknya negara tetap dapat menjalankan tugasnya melindungi rakyat.

Problematika Pertahanan

Edy Prasetyono (National Security: On Level of Authority, Use of Security Instruments and Human Security, 2003) mengemukakan manajemen dan instrumen keamanan nasional harus berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam RUU Rahasia Negara disebutkan presidenlah yang memiliki kekuasaan mengelola rahasia negara. Kontrol DPR dianggap tidak perlu karena menyangkut informasi pertahanan negara. Pertanyaan: bagaimana dengan masa depan reformasi sektor pertahanan dan keamanan? Program reformasi sektor ini menjadi dilematis karena jika RUU ini disahkan transparansi menjadi barang mewah.

Sebenarnya tanpa atau dengan UU Rahasia Negara, penegakan HAM di Indonesia mengalami persoalan. Bedanya keberadaan RUU Rahasia Negara memberikan jaminan pelanggaran HAM yang terjadi saat negara dalam keadaan bahaya, tidak dapat ditindak secara hukum. Informasi yang berkaitan dengan hal tersebutpun menjadi sulit untuk diungkapkan.

Jika pandangan ini benar maka RUU Rahasia Negara akan mengakomodasi ketidakpahaman aparatur keamanan/pertahanan tentang pemahaman nilai-nilai HAM saat melaksanakan tugas. Apalagi sudah menjadi fenomena umum setelah keadaaan darurat berakhir aparat dihantui ketakutan karena tindakannya punya potensi terjebak dalam kasus pelanggaran HAM.

Jelaslah RUU ini mengabaikan pentingnya dokumentasi dan catatan sejarah yang cepat dan objektif. RUU Rahasia negara juga memaksa setiap orang mengakui dan memahami realitas palsu.        Setiap orang harus bersabar memahami realitas sampai sosial politik sampai hak negara merahasiakan informasi tertentu mengalami kadaluarsa.

Tertunda Tak Berarti Terhenti

Kita memang membutuhkan adanya lembaga negara yang kuat yang melindungi seluruh masyarakat. Namun cara-cara negara melindungi rakyat tetap  harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ingin pengesahaan RUU Rahasia Negara tidak dilakukan secara terburu-buru merupakan langkah yang maju.

Namun sikap ini tetap harus dikritik karena menunjukkan adanya sikap yang mendua dari pemerintah. Pemerintahlah yang membuat RUU tersebut, namun pemerintah juga yang menariknya dengan alasan untuk menjunjung tinggi demokratisasi. Padahal sebagian besar isi dari RUU Rahasia Negara lebih berguna mereduksi gerakan masyarakat sipil. Sungguh merupakan hal yang saling bertolak belakang.

Sikap pemerintah yang aneh ini bisa jadi merupakan salah satu bentuk wacana  politik versi pemerintah untuk menguji dua hal. Pertama, merupakan uji coba pemerintah terhadap loyalitas partai-partai politik yang ada di parlemen yang kebanyakan akan menjadi mitra koalisi Partai Demokrat di pemerintahan. Kedua, merupakan peringatan kepada masyarakat sipil bahwa saat ini pemerintah punya sumberdaya yang berlebih untuk memperperbesar kapasitasnya.

Akhirnya, terlepas dari kedua kemungkinan tadi, sikap pemerintah untuk menunda pengesahaan RUU Rahasia Negara tidak otomatis membuat pembahasan RUU Rahasia Negara terhenti. Prosesnya akan terus berjalan. Oleh sebab itu, sangat perlu memantau perkembangan pembahasan RUU Rahasia Negara dimasa yang akan datang. Semoga RUU Rahasia Negara tidak menjadi kado kebijakan politik pemerintah dan DPR diawal masa tugasnya.

Husnul Isa Harahap mengajar Ilmu Politik di Departemen Ilmu Politik FISIP USU. Tulisan ini dipublikasikan oleh Tabloid Suara USU Cetak Edisi 72, Oktober 2009 kolom Opini (halaman 10).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: