Krisis “Liberalisme” di Thailand

{Oleh: Husnul Isa Harahap}

Prospek demokratisasi Negara dunia ke III cenderung ditentukan oleh keputusan militer. Thesis ini muncul dari studi-studi ilmuan politik tahun 1960-an pasca perang dunia ke II. Apakah demokrasi yang sedang berkembang akan terputus sementara waktu atau tidak sepertinya praktis ditentukan oleh ada atau tidaknya faktor kudeta. Yang jelas praktek-praktek kudeta militer di Negara transisi telah membentuk sebuah pola transisi yang tidak linear. Oleh Samuel P. Huntington model transisi ini disebut siklis despotisme dan demokrasi yang berselang-seling. Thailand adalah contoh yang paling tepat untuk menggambarkan pendekatan model transisi ini.

Dalam prakteknya keterlibatan militer dalam persoalan politik telah menimbulkan kecenderungan bahwa sebenarnya intervensi itu telah dimanipulasi oleh berbagai kepentingan. Ini artinya kalau persitiwa kudeta lebih menarik jika dapat dianalisis diluar asumsi-asumsi umum yang berkembang. Tentu jika memang alasan khusus tersebut ada, maka tidaklah berlebihan jika muncul pertanyaan usil; benarkah kudeta Thailand dalam tahun 2006 yang lalu adalah demi stabilitas? Atau pertanyaan lanjutannya adalah; bagaimana dengan kudeta-kudeta lain yang pernah terjadi?

kaikatur-militer-1.jpg

http://www.bdz-bb.de/images/06_karikatur_gdp.jpg

Catatan Prof. Clark D. Neher memperlihatkan kalau terdapat banyak hal-hal umum yang mempengaruhi militer hingga melakukan kudeta. Salah satunya adalah masalah instabilitas. Selain itu kurangnya kemampuan rezim untuk memimpin, kondisi ekonomi yang diwarnai dengan tingginya inflasi, tingginya jumlah pengangguran serta melemahnya iklim dunia usaha adalah bagian dari derivasi alasan mengapa kudeta terjadi. Namun dalam banyak kasus sebenarnya alasan-alasan ini merupakan alasan yang sering dikemukakan oleh para pelaku kudeta. Alasan normative inilah yang seringkali menjadi sangat kontraversial. Disebabkan klaim atas berbagai hal itu biasanya dilakukan secara sepihak. Pelaku kudeta telah melakukan kontrol opini setelah mengumumkan undang-undang darurat militer sehingga segala situasi di kuasai.

Pada peristiwa sebelumnya telah muncul faktor komunisme yang menjadi alasan penting bagi militer melancarkan bersih-bersih ala Kudeta tahun 1976. Komunisme dianggap sebagai ancaman bagi identitas nasional. Namun tidak jelas identitas yang mana yang mau dijaga. Identitas Thailand tersebut ternyata berupa struktur pemerintahan “feodal” yang masih memelihara hubungan “tuan-hamba”. “Demokrasi” telah berhasil mengakomodasi pola hubungan ini setelah melalui beberapa modifikasi dari rezim. Faktor ini pula yang nampaknya menjawab pertanyaan mengapa Raja Thailand begitu sejalan dengan aksi militer dalam politik. Sangat sesuai dengan keterangan Huntington bahwa kadang-kadang kebudayaan tertentu dapat berperan dalam membentuk orientasi politik yang mengekalkan struktur politik tertentu sehingga berdampak pada mandegnya proses demokratisasi.

Dalam kenyataannya kemudian identitas sosial politik Thailand itu sangat berbanding lurus dengan apa yang disebut Benedict Anderson dengan munculnya fenomena chao-phaw-, politisi-kapitalis bergaya mafia yang menjadi bos-bos yang ditakuti karena mengagung-agungkan kekerasan dan penipuan untuk mengendalikan pasar ekonomi politik.

Thaksin muncul sebagai Perdana Menteri yang sifatnya tidak jauh bebeda dengan apa yang disebut Anderson tadi. Namun yang membedakan adalah Thaksin berada pada puncak piramida kekuasaan. Dalam praktek pemerintahannya kebijakan Thaksin dinilai mengarah pada sifat-sifat liberal. Cenderung untuk membuka keran privatisasi aset nasional.

Disisi lain Thaksin juga ikut-ikutan mengeksploitasi nilai-nilai feodal yang berkembang di Thailand. Thaksin melakukan taktik promosi politik melalui modal negara. Membagi-bagikan uang kepada masyarakat petani walaupun kebijakan ini sebenarnya belum diikuti dengan garis kebijakan pertanian yang jelas. Yang unik berbagai kebijakan Thaksin malah berhasil menimbulkan adanya pengikisan nilai-nilai feodal Thailand. Thaksin menggantikan peran “komunis” dalam merasionalkan masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Kerasionalan inilah yang dikhwatirkan akan mengikis pengaruh kekuasaan Raja. Dimulai dari seruan Thaksin yang berseberangan sikap politik Raja sampai dengan sikap Thaksin yang tidak akomodatif terhadap beberapa seruan Raja. Thaksin lebih percaya bahwa kekuasaannya berasal dari kekuatan partainya yang mendominasi kursi di Parlemen.

Kontras politik Thailand-pun dimulai. Keyakinan Thaksin akan logika suksesi kekuasaan dan stabilitas politik melalui dominasi kursi di parlemen menjadi mitos politik. Logika Thaksin dikalahkan oleh logika dan praktek “teater demokrasi ala militer”. Ada saat-saat dimana militer akan memainkan peran yang dominan dalam politik. Dan itu tidak dapat dicegah. Dalam pandangan ini pergelaran “teater demorkasi ala militer” bisa digelar kapan saja. Masa pemerintahan Thaksin adalah momentum yang tepat untuk kudeta setelah selama satu dekade hanya menjadi “buah bibir” para pengamat politik.

Kini alasan faksi militer melakukan kudeta demi “menjaga hukum dan ketertiban”. Militer menyelamatkan negara dari “tangan kotor” Thaksin yang dinilai sudah memecah belah rakyat. Alasan ini memberikan kesan patriotisme. Militer menjadi penerjemah situasi politik negara lalu mengambil tindakan politik yang dibayang-bayangi dengan dukungan penuh dari Raja. Meskipun kadang-kadang Raja hanya menjadi wasit yang pasif dalam menentukan sikapnya terhadap aksi-aksi politik militer. Militer telah malakukan kudeta pada rezim pemerintahan yang komposisi politiknya paling stabil.

Kalau boleh dikatakan bahwa rezim politik di Thailand sebenarnya bagian dari “rezim hibrida”. Sebuah konsep yang menurut Wolfgang Merkel sebagai ciri khas rezim politik di Asia. Keberadaan rezim dilahirkan dari proses demokrasi yang tidak sempurna. Setelahnya rezim terbentuk, kemudian ditumbangkan lagi dengan komitmen pembentukan sistem yang lebih demokratis untuk membentuk pemerintahan baru.

Namun kudeta Thailand bukanlah sekedar tradisi. Kadang-kadang hampir menjadi “konsesnus” bahwa selain pemilu kudeta adalah cara yang paling sah untuk “menggulingkan” kekuasaan. Militer memiliki “hak veto” untuk menentukan masa depan rezim yang berkuasa. Untuk sebagian hal kudeta adalah akomodasi alternatif yang efektif bagi protes massa yang lebih besar. Kudeta melekat dan terintegrasi dalam sisitem politik di Thailand.

Militer menjadi sangat teristimewa. Peran mahasiswa sebagai intelektual organik telah tergantikan oleh militer yang sebenarnya juga tidak terlalu bersih dari persoalan-pesoalan pelik birokrat-pemerintahan termasuk korupsi. Bukan rahasia kalau ternyata korupsi dapat mengintegrasikan lingkaran otoritas politik jangka pendek. Namun dalam jangka panjang pola pengintegrasian lingkaran otoritas kekuasaan itu ditentukan oleh persoalan “siapa mendapat berapa”.

Ada benarnya bahwa Thaksin memiliki banyak kekurangan dalam menjalankan pemerintahannya. Namun harus juga diingat kalau militer bukanlah “ratu adil” yang sebenarnya. Yang jelas kadang-kadang dalam situasi perebutan kekuasaan terasa agak sulit membedakan bagaimana yang disebut dengan “demi kepentingan bangsa” atau “demi kepentingan penguasa/kekuasaan” seperti yang pernah diungkapkan oleh Mansour Fakih. Kasus ini menunjukkan kalau persoalan krisis liberalisme di Asia tenggara masih menjadi tantangan terbesar bagi prsoses transisi demokrasi.

Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

9 Tanggapan to “Krisis “Liberalisme” di Thailand”

  1. Muhammad Iqbal Says:

    good boy…

  2. fajar k. dilianto Says:

    A.N.T.I.P.E.R.A.N.G

  3. Husnul Isa Harahap Says:

    Ada ungkapan siapa menginginkan damai siap-siaplah suatu saat akan berperang..Saya kira ini mengilustrasikan tentang begitu kompleksnya kehidupan manusia. Bagi kaum “idealisme” politik ini sebuah keniscayaan. Tak bisa dipercaya bahwa kedamaian sebenarnya adalah ketika kita benar-benar kehilangan rasa, kehilangan akal dan kehilangan kesadaran..(realisme politik) Ketika kita menginjakkan kaki di bumi, kita telah terlibat dalam persaingan hidup dengan makhluk lain..kita (manusia) menjadi pemenangnya. Segera setelah itu manusia berperang satu sama lain, sebagian tujuannya adalah untuk kedamaian..Untuk mempertahankan kedamaian, komunitas kelompok membuat senjata, membuat benteng dan sebagainya..Sekarang hal ini terus berlanjut…bahkan semua klaim tentang perang adalah bertahan, menciptakan kedamaian..Saya kira harus ada sebuah kesepakatan umum bahwa perang harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi..(jika memang tidak dapat dihindari)..Ada hal-hal yang tidak boleh disentuh, dan ada yang harus mendapat perlindungan, demi masa depan..Implikasinya orang memikirkan cara berperang yang lebih “tertutup”. Namanya perang terselubung, yakni dengan menyebar virus, bahan kimia, merusak hajat hidup orang dengan perang intelijen, dan sebagainya..Kita harus memikirkan juga bagaimana cara mengatasi model perang terselubung ini..Oleh karena itu kayaknya “cinta damai” itu lebih tinggi setingkat dari pada anti perang..(hehe…bisa aja..)..

  4. tika Says:

    saya lgi bikin paper tentang profesionalisme militer yg berhubungan sama demokrasi di thailand…
    referensi critical review anda akan sangat membantu saya… kira2 buku apa aja yang bsa say ajadikan sebagai referensi?
    thank u

  5. tika Says:

    sepenuhnya gk bisa nyalahin militer dalam aksi kudetanya selama ini, tpi adanya kedudukan raja yg biasanya memberikan legitimasi kpd aksi kudeta, juga jadi masalah buat keberlangsungan demokrasi di thailand. sistem kekerajaan yg cenderung bersifat feodal di thailand, yang menganut budaya tuan-hamba, seperti halnya hubungan militer-raja tersebut, sepertinya sesuai dengan pernyataan huntington, bahwa kadang-kadang kebudayaan tertentu dapat berperan dalam membentuk orientasi politik yang mengekalkan struktur politik tertentu sehingga berdampak pada berhentinya proses demokratisasi.

  6. regif Says:

    bang…ne surya…
    menyoal permasalahan kudeta di thailand, mengingatkan aku pada “….” ni hahaha…kita dah jarang jumpa sekarang…
    begini menurut pendapat aku bang :

    kudeta di thailand sendiri perlu disikapi dengan cara seksama, kenapa hal itu terjadi dan implikatif apa yang akan terus bergulir terutama pengaruhnya terhadap regional ASEAN sendiri dan terutama negara – negara yang berpeluang melakukan hal tersebut (lebih dominan pada negara-negara berkembang)… pola seperti ini gak jauh beda dengan Indonesia ketika rezim Orba namun yang membedakan adalah adanya satu bentuk ketaatan pada loyalitas terhadap raja…apa yang diistilahkan Samuel Huntington dalam The Third Wave Democratization (1998) sebagai penurunan gelombang demokrasi. Jika demokrasi ibarat jarum jam, demokrasi Asia Tenggara kini di posisi bawah mengalami penurunan yang sangat drastis.

    Ciri-ciri negara demokratis, menurut Huntington, salah satunya ialah kekuatan militer harus kembali ke barak. Tugas militer ialah mengamankan negara dari kemungkinan ‘serangan musuh’, baik dari dalam maupun luar. Tugas kekuasaan diberikan kepada masyarakat sipil yang representatif dan memenuhi syarat sebagai pemimpin. Power sharing dipetakan berdasarkan kapabilitas; keamanan diberikan kepada militer; dan tugas kenegaraan diemban oleh sipil. Ciri negara demokratis lainnya ialah kebebasan untuk menyuarakan pendapat, pers dijamin dan diberi kebebasan oleh undang-undang, terjadinya pemilu secara jujur dan adil, serta adanya otonomi masing-masing kelembagaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Masing-masing lembaga itu bekerja sesuai kinerja yang diatur oleh undang-undang. Satu dengan lainnya independen tanpa ada campur tangan yang akan melunturkan otonomi kelembagaannya. (sory ni bang bukan ngajarin tapi cuma bahan sokongan aja argumen ni) hehee…

    ketika kita mengesampingkan peran tentara tersebut toh, bertolak belakang dengan yang terjadi di thailand, peran tentara seakan tidak terlalu dipersalahkan ketika terjadi kudeta malah pemerintahan yang sah dipersalahkan, Raja sebagai pihak “panutan” seluruh Thailand mendukung aksi tersebut.

    menyinggung soal peran para elit seakan bermuka dua, yang dulunya taat pada Thaksin kini pro kudeta…efek yang dihasilkan telah terjadi yaitu membelah rakyat menjadi dua bagian yakni pro thaksin dan anti thaksin…

    kayaknya raja diem aja tu bang ketika terjadi bentrokan hihihi
    asumsinya bang : Raja tetap pada pendirian demokrasi walaupun cara yang ditempuh tidak sesuai dengan demokrasi…kayaknya lebih menyukai jalannya ketimbang hasilnya…

    kudeta telah berlansung dari dulu tugh…namun tetap mencari hasil sebuah cara yang mereka gunakan, sekarang pertanyaannya begaimana peran raja ? jawabnya adalaaaaaaaah eng ing eng…cukup berpengaruh apapun ceritanya suka atau tidak negara-negara memandang thailand sebuah negara dengan fenomena politik seperti itu…hal itu terlihat pada KTT ASEAN semulanya sih negara thailand hanya membuat negara Thailand saja ehhh ketika ada munculnya faktor-faktor kenapa Thaksin di kudeta lansung dah diganti Kingdom of Thailand…kemudian muncul dah pertanyaan bagaimana kelanjutan peran elite dan parlemen Thailand?…bagaimana kelanjutan konflik elit?…dan pengaruh bagi kepentingan negara – negara yang dulunya punya kepentingan terhadap thaksin?

    ok bang dah magrib ntar2 aku sambung lagi dah ya…

  7. Husnul Isa Harahap Says:

    Terimakasih atas komentarnya. Adalah Ockey yang menyebut fenomena Thailand sebagai “the struggle to redefine civil-military relation”. Jika proses redefenisi itu berhasil maka tantangannya adalah bagaimana membuat rakyat tidak bersikap anti terhadap militer. Redefenisi hubungan sipil militer adalah menjadikan militer sebagai lembaga yang fokus pada pertahanan demi profesionalitas para perwira militer itu sendiri. Mungkinkah ini dicapai?? Dengan keadaan sosial-politik yang ada di Thailand, jawabannya adalah belum memungkinkan. Yang paling memungkinkan adalah terbentuknya pola hubungan dimana militer berperan sebagai “pengawas politik”. Artinya, militer tidak murni berada di wilayah pertahanan karena dapat membentuk opini dimasyarakat tapi minus tindakan kudeta. Kalaupun ada gerakan politik, hal itu tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui perantara organisasi masyarakat sipil. Meski demikian, pola ini belum tentu dapat bertahan lama sejauh militer tidak dipaksa untuk setuju dengan defenisi baru itu.

  8. chusnul Says:

    ulasan yang bagus. akan lebih baik lagi jika setiap kutipan dilengkapi dengan rujukan pada sumber pustaka dan sejenisnya. untuk memudahkan pembaca yang tertarik ingin mengkaji persoalan ini lebih dalam. terima kasih.

  9. Husnul Isa Harahap Says:

    Wah..kalau dibuat semua sumber, tulisannya jadi agak kaku. Jadi yang disebut hanya nama-nama pengarang bukunya saja. Kalau judul bukunya dapat dicari di katalog pustaka dengan menulis nama-nama ilmuan yang telah disebutkan, Oh ya, trimakasih banyak sudah berkenan membaca. salam (sambil senyum karena nama hampir mirip).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: