Menyanjung Otda Sekedar Menghargai Reformasi: Tepatkah?

{ By. Husnul Isa Harahap }

Seperti apa ketatnya persaingan politik ditingkat lokal ???

Tanpa disadari pemekaran daerah menyebabkan persoalan menjadi semakin runyam. Pemerakan lebih terkesan sebagai semacam pengguratan garis politik yang dengan segera bakal membentuk peta politik baru. Tapi hebatnya, niatan ini terselubungi oleh angka ekonomi yang dikenal dengan istilah potensi wilayah. Potensi wilayah menjadi sangat identik dengan potensi politik yang selama ini banyak kecam karena mengancam cita-cita mulia dari pemekaran wilayah itu. Jebakan pemekaran daerah akan segera muncul apabila paradigma politisi lokal masih berkutat pada usaha-usaha pencapaian kekuasaan semata.

——-

Kita masuk pada topik isi tulisan. Studi pada tulisan ini terlihat sebagai kritik terhadap kebijakan otonomi daerah yang kurang memperhitungkan keberadaan militer didaerah. Jelas bahwa ketika kebijakan otonomi daerah ditetapkan telah diasumsikan bahwa militer merupakan institusi yang tidak punya inisiatif lagi untuk berpolitik. Sebuah asumsi yang cukup positif terhadap prilaku militer pasca reformasi. Mungkin karena militer pada waktu itu terlihat begitu serius dan sangat antusias dengan reformasi. Militer melakukan langkah-langkah positif seperti membubarkan Badan Koordinasi dan Strategi Nasional (Bakorstanas) dan Badan Koordinasi Strategi Daerah (Bakorstanda), kemudian memutus hubungan dengan Partai Politik serta melakukan berbagai hal lain. Lalu bagaimana dengan kelanjutannya ???

——-

Tabel 1

Perjalanan Panjang Kebijakan Otonomi atau Desentralisasi di Indonesia

Periodisasi

Konfigurasi Politik

UU Otonomi

Hakikat Otonomi

Perjuangan Kemerdekaan

(1945-1949)

Demokrasi

UU No. 1 Th. 1945

UU No. 22 Th. 1948

Otonomi Luas

Pasca Kemerdekaan

(1958-1949)

Demokrasi

UU No. 1 Th. 1957

Otonomi Luas

Demokrasi Terpimpin

Otoritarian

Penpres No. 6 Th. 1959

UU No. 18 Th. 1965

Otonomi Terbatas

Orde Baru

Otoritarian

UU No. 5 Th. 1974

Sentralisasi

Pasaca Orba

Demokrasi

UU No. 22 Th. 1999

UU No. 25 Th. 1999

Otonomi Luas

Sumber: Syaukari (dkk.) (2003), hal. 118.

Hasil studi melihat bahwa pada akhirnya otonomi daerah dalam konteks demokratisasi ditingkat lokal memiliki kendala yang cukup serius dari keberadaan militer. Intervensi militer ditingkat lokal cenderung terjadi akibat; pertama, tidak adanya aturan tentang penataan hubungan sipil militer di daerah, terutama dalam UU Otonomi Daerah. Dalam prakteknya UU ini juga masih sering menyesuaikan diri dengan Perpu No. 23 Tahun 1959 pengganti UU No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kedua, secara struktural perangkat-perangkat militer didaerah masih dianggap penting terutama komando teritorial. Ketiga, masih kuatnya bisnis militer didaerah. Dalam kajian lebih jauh sepertinya kesimpulan paper ini sangat mendukung teori yang menyatakan bahwa otonomi daerah telah menjadi wadah baru bagi kalangan militer untuk melakukan intervensi politik pada tingkat lokal.

Ada kesan kalau studi ini masih terlalu dangkal untuk menghasilkan kesimpulan yang cukup kuat ketika melihat otonomi daerah dalam konteks hubungan sipil militer. Namun sampai hari ini belum banyak kajian yang melihat otonomi daerah dalam konteks tersebut. Jika dibandingkan pada masa orde baru tentu kebijakan otonomi daerah telah memberikan banyak kemajuan. Namun pertanyaannya apakah jika reformasi tidak menghasilkan kebijakan otda maka militer akan masih sama seperti orde baru ??? Tentu agak sulit memberikan perkiraan-perkiraan seperti itu. Yang jelas otda dalam konteks reformasi sering dipahami sebagai sebuah keharusan untuk menghempang ide federalisme dan lebih jauh menghempang disintegrasi. Sementara konsep otda dalam konteks demokratisasi lokal itu muncul dalam rangka mengkampanyekan otonomi daerah. Tugas yang masih panjang untuk mensintesiskan premis-premis tersebut. Tentu akan lebih menarik kalau terdapat kajian yang lebih mendalam tentang topik ini.

Ditulis dengan judul Asli: Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Sipil-Militer di Daerah, ketika masih berstatus Mahasiswa Ilmu Politik FISIP USU. Paper ini adalah buah karya pribadi dan telah dipresentasikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tahun 2005 sampai pada tingkat Internal Universitas. Hanya saja masih belum terpilih sebagai paper yang menarik perhatian para juri. Saran terhadap even ilmiah mahasiswa adalah perlunya penempatan tim juri yang benar-benar ahli untuk menilai sebuah paper dan ide-ide pokoknya. Untuk dapat membaca lebih lengkap isi paper dapat dilihat dalam Jurnal Ilmu Politik – POLITEIA – Vol. 2 No.2 Juni 2006 terbitan USU Press –Medan.

2 Tanggapan to “Menyanjung Otda Sekedar Menghargai Reformasi: Tepatkah?”

  1. Edu Pawangi Says:

    mas bikin dong politik di era 3G…………..

  2. Husnul Isa Harahap Says:

    Era kemajuan teknologi seharusnya memiliki dampak positif bagi perkembangan politik. Informasi apa saja seharusnya sudah dapat diakses dalam waktu yang singkat tanpa harus menunggu-nunggu tanpa kepastian. Sayang, bahwa akses yang terbatas maupun minimnya kemampuan pengetahuan atas akses ini sering menjadi alasan mengapa dampak positif itu belum dapat dirasakan secara maksimal. Kini kita hanya ‘tercengang’ menyaksikan begitu banyak data/informasi publik yang sifatnya terbuka yang masih menumpuk dalam lemari dan meja birokrasi. Dan karena itu, nampaknya kita memang harus sedikit bersabar menunggu era tersebut.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: